BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING
Financial Planning Min

Program pembangunan nasional yang diusung oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih diuraiakan dalam rencana kerja tahunan yang meliputi perencanaan dan anggaran biayanya. Penuangan rencana kerja tahunan tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini bersifat nasional yang diperuntukan bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga. Supaya lebih jelas dan terarah, APBN yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga dibagi ke satuan kerja yang berada di daerah sebagai bentuk kepanjangan tangan dari Kementerian Negara/Lembaga di daerah. Pembagian anggaran ini tertuang dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah suatu bentuk komitmen bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Keuangan.

DIPA memuat informasi mengenai satuan kerja, rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dari satuan kerja penghasil PNBP, dan catatan-catatan khusus. Salah satu halaman DIPA yang perlu diperhatikan adalah Halaman III berupa Rencana Penarikan Dana. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan “Besar Pasak daripada Tiang”. Tidak baik memliki pengeluaran yang lebih besar dari uang yang dimiliki. Apabila hal itu dilakukan oleh suatu negara, maka akan collapse-lah suatu negara. Oleh karena itu, perlu adanya rencana pengeluaran agar suatu negara tidak collapse (bangkrut). Rencana ini lah yang diatur dan tertuang dalam Halaman III DIPA. Sudah selayaknya satuan kerja untuk berusaha menaati kaidah yang tertuang dalam setiap halaman DIPA, termasuk rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA.

Ketika suatu rencana telah dibuat dan anggaran telah ditetapkan, perlu ada pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tsb demi tercapainya target-target pembangunan nasional. Saat ini, salah satu tolak ukur tercapainya target-target tsb adalah penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Penyerapan anggaran yang efektif pun diatur. Pemerintah menetapkan persetase penyerapan anggaran yang harus dilakukan satuan kerja di setiap periode. Persetase penyerapan anggaran ini dipantau oleh KPPN sebagai representatif Menteri Keuangan di daerah.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah tidak meratanya penyerapan anggaran oleh satuan kerja. Terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan III dan IV, yaitu bulan Juli s.d. Desember. Tentu hal ini bukan gambaran yang baik bagi pembangunan nasional. Apalagi jika membandingkan data penyerapan anggaran satuan kerja dengan Halaman III DIPA masing-masing. Fluktuatif penyerapan anggaran satuan kerja dibandingkan dengan Halaman III DIPA nya menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Berbagai sosialisasi dan kajian telah dilakukan guna menemukan solusi untuk hal ini. Akan tetapi, semua kembali pada satu hal pokok, yaitu kesadaran satuan kerja itu sendiri untuk melakukan pelaksanaan anggaran yang efektif.