BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING
Supplier

Implementasi SPAN KPPN Bangko  yang dimulai pada tahun 2015 memunculkan beberapa pemahaman baru, salah satunya data supplier. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013, supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, sedangkan data supplier adalah informasi terkait pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.

Dalam proses pencairan dana, kebenaran supplier menjadi hal yang sangat kritis. Oleh karena itu, pendaftaran data supplier oleh satuan kerja harus mengacu pada dokumen sumber yang akurat. Kebenaran perekaman data supplier pada apikasi SAS merupakan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga sebelum melakukan perekaman, PPK harus mengadministrasikan dokumen pendukung yang meliputi referensi bank, fotokopi NPWP, fotokopi akta pendirian badan usaha, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk melengkapi seluruh data yang merupakan komponen data supplier.

Sampai saat ini, KPPN Bangko masih menemukan banyak data supplier yang masih tidak sesuai dengan dokumen pendukung/dokumen sumber. Hal ini diketahui dengan adanya retur SP2D yang terjadi sebagai akibat kesalahan data supplier, khusunya nomor dan nama rekening supplier. Sebagai antisipasi retur tsb, KPPN Bangko telah membuat kebijakan untuk melampirkan fotokopi buku rekening/rekening koran melalui Surat Kepala KPPN Bangko Nomor S-181/WPB.06/KP.0502/2016 tentang Antisipasi Terjadinya Retur SP2D di KPPN. Dalam prakteknya, penerapan kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Beberapa kali penolakan SPM terjadi sebagai akibat perbedaan data supplier dengan data yang terdapat di SPAN. Satuan kerja telah merekam nama rekenig supplier baru sesuai dengan fotokopi buku rekening, tetapi berbeda dengan data SPAN yang telah terdaftar di KPPN lain.

Hal ini menimbulkan dilema dan sebuah kesadaran bahwa masih banyak satuan kerja yang belum mengerti bagaimana pentingnya data supplier dan cara menghasilkan data supplier yang akurat. Aplikasi SPAN menggunakan prinsip single database, dimana nantinya satu data dapat digunakan oleh banyak KPPN Pembayar. Konsekuensi atas hal itu adalah satuan kerja yang pertama kali mendaftakan supplier akan selalu dianggap benar datanya. KPPN selaku pembayar hanya bertugas mendaftarkan dan mengelola data supplier yang telah terdaftar di SPAN. Kebenaran data itu seharugnya menjadi tanggung jawab satuan kerja itu sendiri.

Oleh karena itu, PPK harus peduli dan berhati-hati dalam merekam data supplier. Sebagai bahan perbandingan, PPK dapat melihat apakah suatu supplier telah didaftarkan di KPPN lain atau belum dengan memanfaatkan suatu aplikasi berbasis web yang bernama Online Monitoring SPAN (OM SPAN). Kami berharap, satuan kerja nantinya dapat memahami dan menghasilkan data supplier yang akurat demi pembayaran tagihan atas beban APBN yang lebih efektif.