BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING
Skpp

Sudah menjadi tugas KPPN untuk melakukan pembayaran atas beban APBN. Pembayaran atas beban APBN dilakukan oleh KPPN hanya untuk satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya. Ketika suatu pegawai satuan kerja mutasi ke daerah lain yang mengakibatkan pindahnya KPPN Pembayar, pengelola kepegawaian satuan kerja harus membuat suatu dokumen yang disebut Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). SKPP ini menjadi dasar bagi KPPN asal untuk memberhentikan pembayaran pegawai tsb dan menjadi dasar bagi KPPN baru untuk melakukan pembayaran yang menjadi hak suatu pegawai.

SKPP ini menampilkan informasi mengenai kapan terakhir kali haknya dibayarkan. Hak ini dapat meliputi Gaji Induk, Tunjangan, uang makan, Gaji ke 13, dan hak-hak lainnya. Salah satu hak bagi pegawai fungsional guru adalah tunjangan profesi/sertifikasi yang dibayarkan setiap bulan. Dasar pembayaran tunjangan profesi ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010.

SKPP yang selama ini dikenal adalah SKPP Gaji Induk. Akan tetapi, dalam PMK No. 164/PMK.05/2010 terdapat suatu pasal yang menyebutkan SKPP Tunjangan profesi. Pada pasal 18, disebutkan bahwa Guru dan Dosen penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus, serta dosen yang memiliki jabatan akademik profesor penerima tunjangan kehormatan bagi profesor yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang dipindahkan ke satuan kerja lain yang mengakibatkan perubahan KPPN pembayar, wajib diterbikan SKPP Tunjangan Profesi. Kemudian, SKPP Tunjangan Profesi tsb dilampirkan sebagai dokumen pendukung pada SPP dan SPM.

Dalam prakteknya, satuan kerja masih belum mengetahui keberadaan SKPP Tunjangan Profesi ini. Ketika ada pegawai baru dan diketahui pegawai tsb menerima tunjangan profesi, satuan kerja baru tidak memperoleh SKPP Tunjangan Profesi dari satuan kerja yang lama sehingga SKPP ini tidak dilampirkan pula pada SPM. Oleh karena itu, satuan kerja perlu memahami kembali dasar pembayaran tunjangan profesi tsb, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 termasuk keberadaan SKPP Tunjangan Profesi yang dibuat berdasarkan format yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tsb.

Jadi, Apakah SKPP Tunjangan Profesi itu adalah mitos?