BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING
Calk Min

 Definisi  Laporan Keuangan menurut PMK 177/PMK.05/2015 adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Unit akuntansi dan pelaporan tersebut terdiri dari:

  1. UAKPA
  2. UAPPA-W
  3. UAPPA-E1 dan
  4. UAPA

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan untuk periode pelaporan Semesteran (periode yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan) dan untuk periode tahunan (periode yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan)

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari:

  1. Laporan Relisasi Anggaran (LRA) Semesteran/Tahunan;
  2. Laporan Operasional (LO) Semesteran/Tahunan;
  3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran/Tahunan;
  4. Neraca Semesteran/Tahunan;
  5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Lapiran-Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Pokok:

  1. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi antara lain:
  2. Laporan Realisasi Anggaran;
  3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN;
  4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN;
  5. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN;
  6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN;
  7. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Belanja melalui KPPN dan BUN;
  8. Neraca;
  9. Neraca Percobaan;
  10. Laporan Pengguna Barang;
  11. Daftar Rekening Pemerintah;
  12. Daftar atau table yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal;
  13. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan.


Dasar hukum : PMK 177/PMK.05/2015