BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

“Pertanyaan lebih lanjut dapat melalui Customer Service Oficer (CSO) KPPN Bangko atau secara online melalui HAI DJPBN “

Bagaimana cara membuat daftar kekurangan gaji Kenaikan pangkat pada Aplikasi GPP, apabila gaji lama pegawai ybs masih menggunakan taif gaji pokok Tahun 2014 dan gaji baru menggunakan tarif 2015? (Kekurangan gaji perubahan tarif gaji sudah pernah dibayarkan)

Cara menyusun daftar kekurangan gaji pada aplikasi GPP:

  1. Rekam perubahan data kenaikan pangkat pegawai ybs pada menu: Pegawai>Perubahan
  2. Masuk menu perekaman Kekurangan Gaji
  3. Pilih pegawai yang akan dibuatkan kekurangan gajinya
  4. Lengkapi form isian gajinya:
  • Pilih jenis SK yang menjadi dasar pembayaran kekurangan gaji
  • Lakukan ‘Ambil Master Baru’ >Pilih daftar gaji dimana gaji baru pegawai ybs pertama kali dibayarkan
  • Lakukan ‘Ambil Master Lama’ >Pilih daftar gaji dimana TMT pegawai ybs berhak atas gaji baru
  • Tahun gaji harus disesuaikan menggunakan Tahun 2015 melalui tombol ‘Edit gaji lama/baru’ mengingat kekuarangan gaji penyesuaian tariff gaji sudah pernah dibayarkan

Klik tombol ‘Simpan’ maka secara otomatis perhitungan kekurangan gaji akan diproses oleh Aplikasi

Aplikasi SAS 2016 tidak terdapat modul SiLaBI, sehingga pembuatan LPJ Bendahara tidak bisa dilaksanakan

  1. Update Aplikasi SAS ke versi 16.0.3
  2. Buat user ‘Bendahara Pengeluaran’ pada Modul Admin untuk membuka akses ke Modul SilaBI
  3. Buka modul SiLaBI dengan user dan password yang sudah didaftarkan pada Modul Admin
  4. Buka menu ‘Utility>update referensi’ dan jalankan update referensi terlebih dahulu

Modul SiLaBI sudah siap untuk digunakan

Aplikasi SiLaBI Bendahara Penerimaan pada buku pembantu PNBP tidak muncul transaksi penambahan/pengurangan saldo serta Berita acara Transaksi ‘Penerimaan yang telah disetorkan” bernilai kosong

  1. Lakukan hapus Berita Acara yang telah dibuat terlebih dahulu
  2. Lakukan perekaman Saldo Awal terlebih dahulu pada menu ‘Bendahara Penerimaan>saldo awal’
  3. Isikan tanggal saldo awal (1-1-2016), isikan jumlah saldo pada “Buku Pembantu PNBP’ (isikan angka nol)
  4. Simpan data saldo awal tersebut

Lakukan pembuatan Berita acara dan dilanjutkan dengan mencetak LPJ-nya

Terdapat selisih nilai barang persediaan pada Aplikasi SIMAK-BMN dengan aplikasi persediaan sebesar Rp. 150.000,- Pada SIMAK-BMN tercatat ada persediaan senilai Rp. 150.000,-, sementara pada Aplikasi Persediaan tidak terdapat data persediaan. Data tersebut diduga berasal dari transaksi tahun-tahun yang lalu

Perlu dilakukan identifikasi terhadap barang persediaan yang tercatat pada Aplikasi SIMAK-BMN tersebut. Bila barang tersebut memang ada dan masih dikuasai, maka harus dicatat pada Aplikasi persediaan agar saldo barang persediaan pada Aplikasi persediaan dan pada Aplikasi SIMAK-BMN sama. Untuk menginput data barang persediaan tersebut bisa dibukukan melalui menu ‘Transaksi>persediaan masuk>saldo awal, karena transaksi tersebut bukan berasal dari transaksi tahun berjalan.

Pengesahan pencatatan hibah langsung bentuk barang berupa tanah, dengan pengesahan nomor register hibah dari DJPPR-Kemenkeu Tahun 2015, namun baru diterima pada Bulan Maret 2016. Apakah masih bisa dibukukan sebgai transaksi Tahun 2015? Bagaimana prosedurnya?

  • Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-1882/PB/2016 tanggal 29-2-2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited 2015, bahwa satker dan KPPN diberi kesempatan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan TA. 2015 sampai dengan tanggal 24-3-2016 termasuk pengesahan MPHL-BJS
  • Menunjuk PMK No: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, satker mengajukan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri: SPTMHL, SP3HL-BJS yang telah disahkan DJPPR-Kemenkeu dan SPTJM untuk diterbitkan persetujuan MPHL-BJS

Penyusunan MPHL-BJS pada era SPAN mengacu pada Surat Dirjen Perbendaharaan No: S-9678/PB/2015 tanggal 16-11-2015, diman pada sisi pengeluaran langsung dicatat kode akun aset tetap yang diterima (dhi. Tanah>akun 131111), sedangkan pada sisi potongan dicatat akun pendapatan hibah dalam negeri bentuk barang (431121)

Transaksi-transaksi apa saja yang bisa dibuatkan SPM-LS ke Bendahara? Apakah ada pembatasan jumlah pembayaran yang dapat dibayarkan melalui SPM-LS Bendahara?

Secara prinsip pembayaran secara Langsung (LS) adalah pembayaran langsung kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Untuk pembayaran langsung pengadaan barang/jasa, SPM-LS dibayarkan secara langsung ke rekening Penyedia barang/jasa. Untuk pembayaran selain pengadaan barang/jasa secara LS bisa langsung dibayarkan kepada rekening pihak penerima atau melalui rekening bendahara (misal untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas), dan tidak ada pembatasan jumlah uang yang dapat dibayarkan melalui SPM-LS.

Input ADK Revisi DIPA TA. 2015 (untuk penyelesaian pagu minus) pada Aplikasi SAS tidak bisa dilakukan karena ada pagu akun lainnya (kontraktual) yang minus bila transfer ADK revisi dilanjutkan.

  • Data kontrak yang direkam sebelumnya pada Aplikasi SAS, secara sistem telah mengikat pagu bersangkutan, sehingga telah dianggap mengurangi pagu.
  • Hapus data kontrak yang ada terlebih dahulu

Ulangi lagi proses transfer ADK Revisi DIPA tersebut.

Pada aplikasi GPP muncul error message -“table t_jabtni” not found dan “table t-kotama” not found- pada saat akan dilakukan setting data pejabat dan pada saat akan dilakukan cetak gaji. Error tersebut tidak mengganggu proses pembuatan daftar gaji dan data pegawai. Bagaimana cara menghilangkan error tersebut?

Error message yang muncul menandakan bahwa file yang dijadikan referensi oleh aplikasi untuk menjalankan suatu perintah tidak ada/rusak, solusi yang bisa dicoba adalah:

  • Backup terlebih dahulu semua data pada Aplikasi GPP
  • Ambil data file yang hilang/rusakdari database aplikasi GPP yang masih utuh (dalam keadaan baik) dari satker yang lain, atau copykan seluruh data yang ada pada folder MyGPP dengan mematikan ‘service sql” terlebih dahulu.
  • Copykan pada folder MyGPP Aplikasi yang bermasalah, jalankan “service sql” dan buka Aplikasi GPP

Restore data GPP yang telah dibackup tadi.

Bagaimana Tata Cara penggantian PPSPM dan Pendaftaran PIN PPSPM-nya?

  • Ada Surat Keputusan (SK) penunjukan PPSPM yang baru dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  • Isi formulir Permohonan penonaktifan PIN PPSPM lama yang ditandatangani KPA dan PPSPM bersangkutan (pejabat lama)
  • Isi formulir pendaftaran PPSPM baru dilengkapi dengan surat pernyataan PPSPM bermeterai serta fotokopi KTP PPSPM baru
  • Kirim semua dokumen tersebut ke KPPN dan aktivasi PIN PPSPM bisa dilakukan pada Aplikasi PIN PPSPM KPPN

Format formulir dan surat pernyataan PPSPM mengcu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada ADK SPM.

Bagaimana Tata Cara perekaman data kontrak pada Aplikasi SAS?

  • Aktifkan “Nomor Kontrak’ melalui user admin pada menu: Referensi I > Nomor Kontrak
  • Rekam data kontrak melalui user PPK pada menu RUH Kontrak.

Isi semua field pada form kontrak di Aplikasi dengan informasi yang sesuai dengan dokumen kontrak/SPK yang sudah disahkan.

Bagaimana cara melakukan update Aplikasi SAS?

  • Tempatkan file installer update SAS pada komputer yang terdapat Aplikasi SAS yang hendak diupdate
  • Klik kanan pada file tersebut dan pilih “Run as administrator”, klik next dan tunggu sampai proses selesai

Ketika muncul form login aplikasi, masukkan salah satu user dan password yang sesuai yang ada pada Aplikasi SAS, lalu klik tombol update dan tunggu sampai proses selesai.

Bagaimana tata cara memproses Gaji induk pada Aplikasi GPP bagi pegawai pindahan?

  • Masukkan ADK pegawai pindah ke Aplikasi GPP melalui menu: Pegawai>Terima Data Pegawai Pindahan
  • Urutkan pegawai bersangkutan dalam daftar urutan pegawai di Aplikasi GPP melalui menu: Pegawai>Nomor Urut Pegawai

Buat daftar gaji untuk pegawai ybs (induk/susulan). Bila tidak ada perubahan status kepegawaian, pastikan daftar gaji yang dibayarkan sama dengan daftar gaji yang terdapat pada SKPP pegawai tersebut.

Bagaimana cara mengupdate informasi rekening Bendahara Pengeluaran pada Aplikasi SILaBI?

  • Update informasi Rekening Bendahara tidak bisa dilakukan melalui menu Ubah karena akan muncul error message yang mungkin disebabkan karena belum sempurnanya aplikasi.

Hapus data rekening bendahara yang lama yang akan diupdate, kemudian rekam lagi data rekening bendahara dengan informasi terbaru yang lengkap.

Aplikasi SILaBI digunakan untuk mengelola data 5 (lima) satker sekaligus. Pada salah satu satker, pencetakan kuitansi tidak bisa dilakukan, sedangkan untuk satker yang lain bisa, bagaimana solusinya/

Hal ini kemungkinan karena aplikasi yang belum sempurna, solusi yang bisa dicoba adalah dengan melakukan instalasi Aplikasi SAS dan setting aplikasi secara lengkap dan berurutan mulai dari awal, yaitu:

  • Lakukan instalasi di komputer terpisah dari aplikasi SAS yang telah ada dimulai dari SAS 16.0.0.
  • Transfer pagu DIPA dan lakukan setting awal aplikasi yaitu setting: PPK, user SAS dan Pejaba
  • Lakukan update SAS hingga SAS 16.0.3, kemudian rekam user Bendahara Pengeluaran/SILaBI
  • Login ke Aplikasi SILaBI dan lakukan update referensi di SILaBI

Lakukan perekaman kuitansi dan coba cetak kuitansinya.

Pada SILaBI Bendahara Penerimaan tidak bisa dilakukan perekaman transaksi karena ada referensi mata uang yang belum diinput pada referensi rekening bendahara

  • Lakukan update referensi mata uang pada Rekening Bendahara melalui menu: Referensi>Rekening Bendahara
  • Update informasi tidak bisa dilakukan melalui menu: Ubah

Hapus data Rekening bendahara yang lama dan rekam ulang informasi rekening bendahara secara lengkap

ADK LPJ Bendahara tidak bisa dikirim ditandai dengan muncul error message “data Berita Acara/LPJ kosong” padahal BA dan LPJ sudah dibuat dan dicetak

Pesan error tersebut muncul apabila masih terdapat ketidakvalidan data LPJ dan menjadi kontrol validitas data LPJ yang hendak dikirimkan ke KPPN. Ketidakvalidan data LPJ misalnya saldo awal bulan ini tidak sama dengan saldo akhir bulan lalu. Pastikan kembali saldo-saldo pada LPJ dan bandingkan dengan saldo-saldo LPJ bulan sebelumnya. Apabila terdapat perubahan yang menyebabkan saldo akhir bulan lalu berubah, kirim ulang LPJ bulan sebelumnya.

Bagaimana format surat permintaan penonaktifan data supplier karena pegawai pindah?

Format surat permintaan penonaktifan data Supplier pegawai pindah termasuk pada supplier tipe pegawai. Format surat terdapat pada Lampiran XI Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN.

PPK definitif berhalangan untuk sementara karena tugas. Apakah bisa dilakukan penggantian sementara PPK?

Sesuai Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemabayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dapat ditunjuk PPK pengganti dengan menerbitkan Surat Keputusan penunjukan PPK Pengganti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Terdapat dobel transaksi SPP/SPM pada Aplikasi SAS yang menyebabkan realisasi menjadi lebih besar dari yang seharusnya, sehingga perekaman SPP/SPM menjadi terhambat karena pagu tidak mencukupi.

  • Identifikasi SPP/SPM yang dobel dan pastikan memang data SPP/SPM bersangkutan berganda
  • Lakukan batal load SPM, Batal Catat SP2D dan batal catat SPM untuk SPP/SPM yang dobel, hal ini akan menghilangkan salah satu SPP/SPM yang dobel di daftar realisasi per akun sehingga sisa pagu akun bersangkutan kembali normal

Lakukan perekaman SPP/SPM seperti biasa.

Pembayaran jasa konsultan perencana konstruksi secara Langsung (LS) dengan nilai dibawah Rp. 50 juta, apakah harus menyampaikan ADK kontrak ke KPPN?

Sesuai dengan Perpres yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50 juta bisa dilakukan dengan menggunakan kuitansi sebagai dokumen perikatannya tanpa perlu membuat SPK/Kontrak, sedangkan ADK kontrak dibuat berdasarkan SPK/Kontrak, sehingga untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50 juta tidak perlu menyampaikan ADK Kontrak ke KPPN. SPM-LS bisa dibuat secara Non Kontraktual.

Transfer pagu revisi DIPA pada Aplikasi SAS terhambat karena menyebabkan pagu minus pada salah satu akun yang telah terealisasi yang seharusnya direalisasikan pada akun yang lain

  • Telah terjadi kesalahan pembebanan akun pada SPP/SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya.
  • Untuk mengkoreksinya, ajukan permohonan Ralat SPM kepada KPPN dengan mempedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-16/PB/2014 tentang Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN
  • Koreksi yang dilakukan pada Aplikasi SAS akan mengembalikan posisi sisa pagu akun seperti yang seharusnya

Setelah Ralat SPM selesai diproses KPPN, lakukan proses transfer pagu DIPA revisi pada Aplikasi SAS