BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, koreksi data transaksi keuangan meliputi :

  1. Data transaksi pengeluaran, yaitu
    • SP2D;
    • SP2B BLU;
    • SPHL;
    • SP3HL;
    • Persetujuan MPHL BJS; dan
    • SP3
  2. Data transaksi penerimaan, yaitu
    • Data setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi atau Bank Indonesia;
    • Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN;
    • Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja; dan
    • Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk dalam penerimaan negara.

Pada bagian ini, kami memfokuskan pembahasan semua koreksi data transaski pengeluaran kecuali Koreksi Persetujuan MPHL BJS dan koreksi SP3. Untuk informasi mengenai koreksi Persetujuan MPHL BJS dapat  Saudara peroleh pada submenu “Verifikasi dan Pelaporan”.

Koreksi data transaksi pengeluaran dilakukan terhadap :

  1. Bagan Akun Standar (BAS), dengan ketentuan:
    • Sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggran dalam DIPA menjadi minus;
    • Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan segmen 2 (Kode KPPN); dan
    • Dalam hal transaksi pengeluaran terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak mengubah jumlah uang.
  1. Pembebanan Rekening Khusus, dengan ketentuan dilakukan terhadap SP2D, sebelum pembebanan pada Rekening Khusus berkenaan.
  2. Deskripsi/Uraian Pengeluaran, dengan ketentuan dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai jenis tagihan yang tercantum dalam SPM.

Tatacara dan Kelengkapan Pelaksanaan Koreksi

Satker menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Surat permintaan koreksi SP2D ke KPPN
  • Fotokopi SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi
  • SPM dan ADK SPM setelah koreksi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP2B BLU) adalah surat yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja satker BLU. SP2B BLU diterbitkan setelah adanya perintah berupa Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU). SP3B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan dan/atau belanja satker BLU.

Dalam pelaksanaan koreksi SP2B BLU, satker menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Surat permintaan koreksi SP2B BLU
  • Fotokopi SP3B BLU dan SP2B BLU sebelum koreksi
  • SP3B BLU dan ADK setelah koreksi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. SPHL diterbitkan setelah adanya perintah berupa Surat Perintah Pengesahan Hibah Langusng (SP2HL) yang diterbitkan oleh satker ybs. SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Dalam pelaksanaan koreksi SPHL, satker menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Surat permintaan koreksi SPHL
  • Fotokopi SP2HL dan SPHL sebelum koreksi
  • SP2HL dan ADK setelah koreksi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah. SP3HL diterbitkan setelah adanya  perintah berupa Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) yang diterbitkan oleh satker ybs. SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.

Dalam pelaksanaan koreksi SP3HL, satker menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Surat permintaan koreksi SP3HL
  • Fotokopi SP4HL dan SP3HL sebelum koreksi
  • SP4HL dan ADK setelah koreksi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)