BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG

  1. Hibah dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
  2. Penerima Hibah mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah atas NPHD kepadaDirektorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
  3. Setelah memperoleh Nomor Register Hibah, penerima hibah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekeing penampungan dana hibah langsung ke KPPN
  4. Terhadap dana hibah yang telah diterima, penerima hibah mengajukan permohonan RevisiDIPA kepada Kanwil Direkrtorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) sehingga hibah yang diterima dapat dicatat dalam DIPA dan diakui sebagai bagian dari APBN
  5. PA/KPA MEMBUAT dan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN
  6. Berdasarkan pengesahan hibah langsung tersebut, unit akuntansi penerima hibah mencatatkan belanja hibah dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan KPPN ajan mencatatkan belanja hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

TATA CARA PENGAJUAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG / JASA / SURAT BERHARGA

KPA Satker mengajukan pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung dalam bentuk Barang/jasa/surat berharga dengan mengajukan dokumen ke KPPN antara lain:

  1. MPHL-BJS (cetakan aplikasi SAS)
  2. SPTMHL bentuk barang/jasa/surat berharga (Format Lamp. VII Per-81/PB/2011)
  3. SP3HL-BJS lembar 2 yang disetujui DJPU (sekarang DJPPR)
  4. SPTJM (Format Lamp. VIII Per-81/PB/2011)