BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

Pada dasarnya, satuan kerja (satker) dapat melakukan proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) telah disetujui oleh DPR walaupun DIPA tahun anggaran berikutnya belum disahkan dan berlaku efektif. Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa tsb dialokasikan dengan dana tahun anggaran berjalan. Walaupun proses pelelangan bisa dilakukan sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif, proses penandatanganan perjanjian/kontrak hanya dapat dilakukan setelah DIPA tahun anggran berikutnya disahkan dan berlaku efektif.

Setelah proses penandatanganan perjanjian/kontrak dilakukan dan nantinya akan dibayarkan dengan mekanisme SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak tsb ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Dirtektorat Jenderal Perbendaharaan (Pasal 35, PMK No. 190 Tahun 2012). Dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah Aplikasi SAS. Perjanjian/kontrak yang telah dicatat di aplikasi SAS tsb disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinnya perjanjian/kontrak (Pasal 36, PMK No. 190 Tahun 2012) untuk dicatatkan dalam Kartu Pengawasan Kontrak.

Proses pencatatan dalam Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas Kontrak) tsb dilakukan oleh FO Validasi KPPN melalui Aplikasi SPAN (Pasal 19, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-58/PB/2013).

Pada saat mendaftarkan ke KPPN, satker menyampaikan:

  • ADK Kontrak
  • Ringkasan Kontrak (Dicetak dari aplikasi SAS)
  • Kartu Pengawasan Kontrak (Dicetak dari aplikasi SAS)
  • Daftar Realisasi Kontrak (Dicetak dari aplikasi SAS)