BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

Langkah-Langkah Awal Tahun ini dilakukan di kantor satker yang bersangkutan

  1. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan;
  2. Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA;
  3. Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;
  4. Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun.
  5. Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D.

Langkah-Langkah Awal Tahun ini dilakukan oleh satker ketika berada di KPPN

  1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012)
  2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai PMK-252/PMK.05/2014
    • Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
    • Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014.
  3. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (maksimal 3 orang). Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011;
  4. Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010, dilampiri :
    • Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
    • Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
    • Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6
  5. PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM sesuai PER-19/PB/2012. Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format dalam PER-19/PB/2012, dilengkapi lampiran sebagai berikut :
    • Fotokopy KTP
    • Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM
    • Satu lembar Meterai Rp.6.000,-
  6. Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan, antara lain :
    • Aplikasi GPP PNS;
    • Aplikasi BPP Polri (Khusus satker POLRI);
    • Aplikasi SAS
    • Aplikasi PIN PPSPM (untuk injeksi PIN pada ADK SPM).
  7. Melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan ke KPPN (LPJ Bendahara) dan Rekonsiliasi dengan menggunakan:
    • Aplikasi SILABI (tergabung dalam aplikasi SAS);
    • Aplikasi SAIBA