BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

REKONSILIASI adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama

DASAR HUKUM :

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara
  • PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PMK 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

REKONSILIASI UAKPA DILAMPIRI :

  1. Register Pengiriman
  2. Laporan Keuangan yang terdiri atas:
    1. Neraca
    2. Neraca Percobaan
    3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
    4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
    5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
    6. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
    7. Laporan Operasional
    8. Laporan Perubahan Ekuitas
    9. LPJ Bendahara

Rekonsiliasi data laporan keuangan s.d diterbitkannya BAR dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur/diliburkan, maka rekonsiliasi dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Terhadap UAKPA yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan keuangan ke KPPN sampai batas waktu yang telah ditentukan, KPPN mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan Proses Rekonsiliasi

  1. Satuan Kerja membawa ADK beserta Laporan Keuangan berupa : LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan, Neraca beserta LPJ Bendahara ke KPPN.
  2. Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Veraki) melakukan upload ADK dan melakukan verifikasi data rekonsiliasi.
  3. Pelaksana Veraki mencetak hasil rekonsiliasi.
  4. Pelaksana Veraki melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Rekonsiliasi :
  5. Dalam hal terdapat ketidaksamaan dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, pelaksana Veraki memberitahukan kepada satuan kerja untuk diperbaiki data yang salah.
  6. Dalam hal Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, dilakukan pencetakkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
  7. Setalah mendapatkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan hasil sama, BAR diterbitkan sebanyak 2 rangkap lalu diserahkan ke satker untuk ditandatangani oleh KPA satker.
  8. BAR yang sudah ditandatangani oleh KPA satker dikembalikan ke KPPN untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ulang atas kesesuaian data rekonsiliasi lalu disahkan oleh Kepala Seksi Veraki.
  9. BAR yang sudah ditandatangani oleh Kepala Seksi Veraki dikembalikan ke Pelaksana Veraki.
  10. BAR yang sudah disahkan selanjutnya:
  11. 1 (satu) rangkap dikembalikan ke Satker.
  12. 1 (satu) rangkap pertinggal KPPN untuk ditatausahakan.
uakpa