BATAS WAKTU PENGAJUAN LPJ BENDAHARA


BATAS WAKTU REKONSILIASI UAKPA


BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM GAJI INDUK


BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SALDO REKENING

Dalam hal pengelolaan administrasi pegawai, pegawai yang pindah, pensiun dan meninggal dunia perlu membuat surat keterangan penghentian pembayaran yang disingkat menjadi SKPP. Penerbitan SKPP ini akan menjadi dasar bagi KPPN untuk menghentikan pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan. SKPP dibuatĀ  oleh satuan kerja berdasarkan surat keputusan (SK) yang diterbitkan pejabat yang berwenang, ditandatangani oleh KPA satuan kerja bersangkutan, kemudian disetujui oleh KPPN setempat. Setelah SKPP disetujui maka status pegawai yang bersangkutan pada KPPN menjadi nonaktif.

Petunjuk teknis penerbitan SKPP terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan sebab penerbitannya, SKPP dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu SKPP Pindah dan SKPP Pensiun

Petunjuk Pengajuan SKPP pada KPPN

SKPP jenis ini dibuat bagi pegawai yang mutasi atau pindah ke satuan kerja lain. Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan SKPP Pindah adalah:

  1. Surat pengantar SKPP sebanyak 1 (satu) rangkap;
  2. SKPP yang telah ditandatangani KPA satker bersangkutan dan distempel sebanyak 4 (empat) rangkap;
  3. Salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.

SKPP jenis ini dibuat bagi pegawai yang pensiun dan meninggal dunia. Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan SKPP pensiun adalah:

  1. Surat Pengantar SKPP sebanyak 1 (satu) rangkap;
  2. SKPP yang telah ditandatangani KPA saker bersangkutan dan distempel sebanyak 5 (lima) rangkap;
  3. Salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.